Serumpun Seharusnya tidak Berseteru

Posted by

SENIN, 9 AGUSTUS 2010 | MEDIA INDONESIA | Nusantara


Pertemuan berkala diharapkan mampu mencegah salah pengertian 
antarpolisi di kedua negara serumpun.

Aries Munandar

SOSOK berpostur tegap ke luar dari sedan. Karpet merah yang terbentang di pelataran parkir ia lewati dengan sikap sempurna. Langkahnya diiringi kolega dari kepolisian setempat.

Penghormatan dari pasukan yang berbaris rapi menyertai langkah sang jenderal menuju podium kehormatan. Upacara pun dimulai.

Laporan dari komandan upacara, pemeriksaan barisan, hingga pembubaran barisan berlangsung khidmat. Sosok tegap itu tidak lain Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Erwin TPL To bing. Ia bertindak sebagai inspektur dalam upacara di pelataran parkir gedung Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Serawak,  Kuching, Malaysia.

Upacara menandai dimulainya kunjungan kerja Polda Kalbar selama tiga hari di Serawak pada akhir Juli. Agenda utama kunjungan kerja yakni menghadiri rapat koordinasi bersama PDRM Kontinjen Serawak.

“Rapat ini seharusnya digelar tahun lalu, tetapi karena kesibukan kedua belah pihak, baru bisa digelar sekarang,” kata Kapolda Kalbar.

Penyelenggaraan rapat koordinasi, atau mesyuarat kerja sama menurut isti lah setempat, telah memasuki tahun ke-10. Pertemuan itu digelar setahun sekali dengan lokasi pertemuan diatur bergilir di kedua wilayah.

Banyak kesepakatan telah dihasilkan. “Keputusan-keputusan positif dalam upaya menyelesaikan jenayah (kriminalitas) di kedua sempadan (batas),” kata Kepala PDRM Kontinjen Serawak Deputi Comissioner Polis Dato’ Mohmad Bin Salleh.

Pangkas birokrasi
Penanggulangan peredaran gelap narkotika lintas negara menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan kali ini. Masalah itu mencuat seiring dengan maraknya peredaran narkotika di Kalbar. Barang terlarang tersebut ditengarai berasal dari Serawak.

“PDRM menyanggupi permintaan kami agar memperketat pengamanan di perbatasan mereka kendati mereka menyangkal dan mengatakan narkotika itu bukan dari Serawak, melainkan dari Filipina,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komirasi Besar Suhadi SW.

Rakor tahun ini juga menyepakati penanganan bersama kasus pencurian mobil dari Serawak yang diduga banyak diselundupkan ke Kalbar. Kedua kepolisian daerah itu bersepakat me ningkatkan frekuensi dan memperluas pertemuan hingga ke level kepolisian sektor (polsek).

“Kami akan menggelar mesyuarat lebih kerap lagi, yakni sebanyak empat kali dalam setahun,” ujar Mohmad.

Peningkatan intensitas pertemuan jajaran kepolisian dari dua negara serumpun itu diharapkan mampu mencegah salah pengertian serta memangkas prosedur birokrasi.

“Saya cukup menelepon Dato’ (Mohmad) seandainya nanti ingin membincangkan sebuah kasus yang sangat mendesak dan perlu ditangani bersama. Kami sudah saling kenal dan akrab,” jelas Kapolda.

Pekerjaan rumah
Kerja sama yang dibangun kedua pihak tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak pekerjaan rumah yang hingga kini belum mereka tuntaskan.

Direktur Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS-AIR) Deman Huri mencontohkan penanganan berbagai kasus pembalakan liar di Kalbar yang diduga melibatkan cukong dari Malaysia dan sederet kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut tidak ditangani secara serius. Itu menjadi salah satu indikator masih lemahnya koordinasi antara Polri dan PDRM,” tegasnya.

Sebagian besar kasus kejahatan di perbatasan atau yang melibatkan warga kedua negara selama ini bermuara pada persoalan ekonomi. Termasuk sengketa tapal batas dan kasus bernuansa politik yang kerap memicu ketegangan hubungan diplomatik.

“Sebagai negara bertetangga dan serumpun, kedua negara mestinya selalu berhubungan baik, bukan saling berseteru,” tegasnya.

Kapolda mengakui terdapat ganjalan dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan jiran yang satu ini. Penyebabnya adalah perbedaan kewenangan dan sistem yang berlaku di negara masing-masing.

Polisi di Malaysia, umpamanya, tidak punya wewenang menangani kasus pidana di bidang kehutanan dan imigrasi. Penyidikan terhadap tindak pidana di kedua bidang tersebut langsung ditangani instansi teknis setempat. (N-4)   aris@mediaindonesia.com


Blog Updated at: 12:58 PM