YC Thambun Anyang

Posted by


SOSOK |  SENIN, 17 SEPTEMBER 2009   | MEDIA INDONESIA

Menyelami Keindahan Hukum Adat
Hukum adat dinilai dapat lebih memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan harmonisasi kehidupan di masyarakat.



Aries Munandar

BERAWAL dari kekagumannya pada figur seorang paman, YC Thambun Anyang akhirnya larut dalam menyelami indahnya seni hukum adat dan dinobatkan sebagai salah satu penulis buku terbaik di Tanah Air.

Guru besar ilmu hukum adat Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), ini telah mendedikasikan ilmu melalui berbagai riset dan penelitian selama lebih dari 30 tahun.
Selain itu, ia kerap menyuarakan hak atas pengakuan terhadap keberadaan hukum adat di sejumlah forum nasional dan internasional.

“Saya mulai tergerak untuk mempelajari hukum adat ketika masih duduk di bangku sekolah rakyat (sekolah dasar). Ketika itu, saya sering mengikuti dan memperhatikan setiap penyelesaian perkara secara adat di kampung,” kata Thambun.

Ketertarikan Thambun untuk mempelajari hukum adat ini bermula dari kekaguman kepada figur salah seorang pamannya. Tan Sure’, sang paman tersebut salah satu pemimpin adat di desanya yang kerap menyidangkan atau menyelesaikan perkara dan konflik antarwarga secara adat.

Kepiawaian sang paman yang mampu menyelesaikan setiap perkara secara adil itu diam-diam menarik perhatian Thambun kecil sehingga tebersit di benaknya untuk mengetahui lebih jauh tentang selukbeluk hukum adat.

“Filosofi dari hukum adat ialah terwujudnya rasa keadilan dan kedamaian. Jadi, jangan sampai keputusan terhadap penyelesaian sebuah perkara justru menimbulkan kemarahan dan sakit hati seseorang,” jelas Pembantu Rektor II Bidang Keuangan Untan ini.

Kegemarannya memperhatikan setiap gelar perkara hukum adat itu membuat Thambun semakin terkagum-kagum dengan keberadaan aturan yang diwariskan oleh para leluhur tersebut. Ia menilai hukum adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan harmonisasi kehidupan di masyarakat.

Oleh karena itu, setamat dari sekolah menengah atas (SMA), kelahiran Putussibau, 17 November 1948 ini pun akhirnya memilih melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Untan agar dapat mendalami ilmu tentang hukum adat. Saat itu peminat ilmu hukum adat masih terbilang langka.

“Ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri ketika kita bisa mengangkat sesuatu (permasalahan) yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dari berbagai kalangan,” ujar dosen teladan Fakultas Hukum Untan pada 1984 ini.

Seni hukum
Mendalami ilmu hukum adat bagi Thambun mendatangkan keasyikan tersendiri. Selain lebih membumi, aturan dalam hukum adat tidak kaku dan dinamis karena selalu mengkuti dinamika atau perubahan sosial di masyarakat.

Baginya hukum adat adalah sebuah seni karena mengandung unsur keindahan, keragaman, dan kekayaan budaya. Sebab hukum tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat sehingga menjadi bagian dari sebuah kebudayaan.

“Disadari atau tidak, kehidupan masyarakat di Indonesia itu lebih banyak diatur oleh adat dan hukum adat daripada  aturan perundang-undangan formal,” tegas doktor jebolan Universitas Nijmegen, Belanda ini.

Menurutnya, keberadaan hukum adat hingga kini masih tetap dibutuhkan karena tidak semua perkara dan permasalahan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan perundangan-undangan formal.

Sayangnya, keberadaan hukum adat sampai saat ini belum mendapat pengakuan secara penuh oleh negara, walaupun ketentuan itu telah diakomodasi dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Pengakuan itu baru di atas kertas karena implementasinya masih jauh dari harapan,” tukasnya.

Ia menambahkan, jika negara memang benar-benar mengakui eksistensi hukum adat, salah satunya negara harus menghapus sanksi pidana atau perdata untuk perkara hukum yang telah diselesaikan secara adat. Sebab, tujuan dari sebuah penegakan hukum ialah terwujudnya rasa keadilan dan kedamaian.

“Jadi, kalau semuanya itu sudah terwujud melalui hukum adat, jangan lagi diperkarakan atau diproses dengan aturan hukum dan perundang-undangan formal,” kata Thambun.

Meskipun merasa mendapatkan keasyikan tersendiri, bukan berarti kiprah Thambun selama puluhan tahun menekuni ilmu hukum adat berjalan mulus. Perjuangannya untuk terus menyuarakan pengakuan dan kesetaraan hukum adat kerap harus berbenturan dengan cemoohan dan pandangan miring dari berbagai kalangan.

Mulai dari stigma tentang kekolotan hukum adat hingga dikotomi antara hukum positif dan negatif pun dihembuskan mereka untuk menggugat eksistensi hukum adat. Namun, semuanya itu selalu berhasil ditampik Thambun dalam berbagai kesempatan dan forum pertemuan, baik formal maupun nonformal.

Ia menegaskan hukum adat termasuk kategori hukum positif, sama seperti undangundang atau peraturan hukum yang dibuat pemerintah. Pendapat tersebut merujuk pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

“Hukum itu bukan hanya undang-undang, tetapi juga termasuk semua aturan yang hidup di masyarakat. Jadi, hukum adat termasuk hukum positif,” tegasnya.

Penulis terbaik
Berbagai pemikirannya terhadap pengembangan ilmu hukum adat tidak saja membawa Thambun memperoleh gelar guru besar, tapi juga menempatkannya sebagai salah satu penulis buku terbaik di Tanah Air.

Karyanya yang berjudul Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi terpilih sebagai buku terbaik terbitan 1998 bidang humaniora oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku terbitan Grasindo Jakarta ini adalah semacam buku putih yang mengklarifikasi hasil penelitian terhadap kebudayaan masyarakat Dayak Taman di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti asing dan nasional sejak 1965.

Sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dalam komunitas masyarakat tersebut, Thambun tergugah hatinya untuk meluruskan anggapan tentang organisasi sosial Dayak Taman yang dinilai melestarikan budaya stratifikasi (kasta) yang bersifat hierarki.

Berdasarkan pengalaman dan penelitiannya, hubungan antargolongan di komunitas adat Dayak Taman itu tidak mutlak hierarki, tetapi justru cenderung egaliter.

“Penelitian itu menggunakan metode observasi partisipatif karena selain sebagai subjek, saya juga menempatkan diri saya sebagai objek penelitian,” jelas pria berpenampilan sederhana ini.

Selain meneliti, Thambun juga telah berulang kali menjelajahi sejumlah negara untuk memperkaya wawasan mengenai keberagaman budaya msyarakat di luar negeri. Semua kunjungan ke berbagai pusat kebudayaan di dunia itu menggunakan uang tabungan pribadi.(X-9)
arismunandar@ mediaindonesia.com
    
                           ====================================
Biodata
Nama Lengkap             :  Prof Dr Yohannes Cyprianus Thambun Anyang SH
Jabatan                         :  Guru Besar Ilmu Hukum Adat Untan
Tempat, Tanggal Lahir  :  Putussibau, 17 November 1948
Pekerjaan                      :  Dosen Fakultas Hukum Untan
Istri                               :  Maria Herani BA

PENDIDIKAN FORMAL
S-1 Fakultas Hukum Untan
S-3 Antropologi Hukum Katholieke Universiteit Nijmegen, Belanda

PENDIDIKAN KHUSUS
Penelitian Hukum, Pontianak (1978)
Penelitian Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (1979)
Penelitian Ilmu Sosial, Pontianak (1981, 1982)
  Ilmu Hukum dan Hukum Adat, Banda Aceh (1980, 1983, 1984, 1985, 1990)
Program Akta Mengajar V UBPJJ, Pontianak (1983)
Kepemimpinan dan Organisasi, Paris, Prancis (1996)

RIWAYAT KARIER
Guru SD Bruder Pontianak (1967-1978)
Guru SMP XI Pontianak (1977-1978)
Guru SMA Santo Paulus Pontianak (1978-1980)
Dosen Fakultas Hukum Untan (1978-sekarang)
Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Untan (1978-1983)
Pembantu Dekan II (Bidang Keuangan) Fakultas Hukum Untan (1983-1990)
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Untan (2001-2003)
Pembantu Rektor II (Bidang Keuangan) Untan (2003-sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI
Majelis Pakar Dewan Adat Dayak Kalbar
Dewan Penasihat PMKRI Kalbar
Ketua Forum Masyarakat Katolik Keuskupan Agung Pontianak

KARYA
Sistem Perladangan Berpindah Masyarakat Daya Kalbar Berdasarkan Adat dan Hukum Adat (1989)
Persoalan Tanah Adat dalam Pembangunan Daerah di Kalbar (1989)
Proses dan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Daya Taman (1991)
Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Musyawarah Kombong pada Masyarakat Daya Taman (1993)
Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi (1998)


Blog Updated at: 7:06 PM