Perjuangan untuk Meningkatkan Posisi Tawar

Posted by

“KAMI tidak akan mengakui negara jika negara tidak mengakui kami”. Semangat perlawanan itu kembali bergelora dalam Kongres Ketiga Masyarakat Adat Nusantara (KMAN III) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), 17-21 Maret lalu.


Berkumpulnya delapan ratusan peserta dari berbagai komunitas dan organisasi masyarakat adat se-Indonesia itu, untuk merumuskan sejumlah agenda penting yang bermuara pada tuntutan pengakuan negara terhadap keberadaan mereka.


Semboyan “Kami tidak akan mengakui negara jika negara tidak mengakui kami” secara resmi tercetus pertama kali di Jakarta, saat KMAN I, delapan tahun silam. Sebagai gambaran kekecewaan komunitas masyarakat adat se-Indonesia terhadap kelakuan rezim pemerintah yang tak pernah peduli dengan nasib mereka. Bahkan justru disingkirkan, dirampas hak-haknya dan dituding sebagai antipembangunan.


“Semboyan itu merupakan roh dari gerakan. Sebagai ungkapan kekecewaan sekaligus semangat perlawanan terhadap ketidakadilan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Abdon Nababan.



Berangkat dari perasaan senasib itulah kemudian mereka mengonsilidasikan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki. Berjuang bersama, menuntut pengakuan negara terhadap hak-hak dan keberadaan masyarakat adat. Seperti hak atas pengelolaan terhadap sumber daya alam sesuai tradisi dan kearifan lokal.



Kini, berlahan tapi pasti perjuangan itu mulai menampakkan hasil. Terlepas dari berbagai kelemahan, keberadaan mereka kini relatif mulai diakomodir oleh pemerintah melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Semisal, undang-undang (UU) pemerintahan desa dan UU pemerintah daerah serta beberapa peraturan daerah. Disamping itu, tindakan penyerobotan dan perampasan tanah adat, diakui beberapa aktivis masyarakat adat juga terasa berkurang dibanding beberapa dekade lalu. Diakui atau tidak, meningkatnya posisi tawar ini juga merupakan dampak dari perubahan paradigma politik penguasa.


“Adanya UU nomor 21/2001 tentang otononomi khusus membuat posisi tawar masyarakat adat di Papua menguat. Sebelumnya, perjuangan kami sering diidentikan dengan gerakan sparatis,” kata Anggota Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Papua Agus Manggo.


Namun perjuangan masyarakat adat tidak akan pernah berhenti. Sebab keadilan tetap harus ditegakan. Karenanya, pemerintah sebagai pengelola negara harus terus diingatkan agar jangan sampai mengabaikan kewajibannya itu.


“Otonomi daerah memang membuka peluang terhadap pengakuan atas hak-hak kami. Namun responsibility dari pemerintah baru ada action-nya setelah adanya gerakan dari masyarakat,” ungkap M Nasahar dari Persekutuan Masyarakat Adat Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.


Direktur Ekskutif Institut Dayakologi Pontianak John Bamba mengatakan sejauh ini, otonomi daerah belum sepenuhnya berhasil menjadi solusi dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat.


“Masih sering terjadi pemaksaan kehendak. Karena otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam masih berada di tangan pejabat. Bukan di tangan rakyat. Cuma bedanya, kalau dulu di pemerintah pusat sekarang di kabupaten,” tegasnya.


Permasalahan yang dihadapi mereka sejatinya, bukan hanya sebatas persoalan tanah ulayat dan pelestarian tradisi. Namun juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia yang selama ini, belum disikapi secara serius oleh pemerintah.


“Harus ada kesadaran dari pemerintah bahwa mengakomodir kepentingan masyarakat adat tidak akan melemahkan tapi justru menguatkan peranan negara dan mengurangi potensi konflik,” ujar John.


Untuk mencapai itu semua dibutuhkan sinergi antara program pembangunan dan aspirasi masyarakat adat, dengan berbagai keragaman budaya dan kearifan lokalnya.


“Tanpa mempertimbangkan kearifan lokal, pembangunan hanya akan menjadi mercusuar,” kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Syaifullah Yusuf kepada wartawan, seusai berbicara dalam KMAN IIII.


Kongres yang berlangsung di gedung Auditorium Universitas Tanjungpura (Untan) tersebut menghasilkan 17 resolusi. Diantaranya, menuntut pemerintah untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat dalam penentuan batas wilayah. Menghapus keberadaan institusi militer yang bersifat tetap dari wilayah kehidupan masyarakat adat dan mencantumkan muatan lokal tentang adat istiadat, bahasa, kearifan lokal dan hukum adat dalam kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, mempercepat pembangunan sarana infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Merevisi UU Pokok Agraria nomor 5/1960 dan mengakui keyakinan dan kepercayaan yang dianut masyarakat adat. (Aries Munandar)


Blog Updated at: 7:50 PM