Jangan Suka Buka-bukaan Supaya Gak ”Kesetrum”

Posted by

“IBU-IBU, kalau tidur jangan suka pakai pakaian yang terbuka. Supaya gak bikin bapaknya ‘kesurupan’,”. Kalimat ini selalu diucapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Usman Ja’far dalam setiap kesempatan pada “Road Show Semarak Keluarga Berencana (KB)-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK)” di Kalbar, Senin - Selasa (14-15/6) lalu.






Penggunaan bahasa “pasaran” yang penuh canda itu bukan tanpa alasan. Menurut Usman, sosialisasi program KB harus menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, sederhana dan komunikatif sehingga mudah dimengerti oleh warga. Bahkan kalau perlu, sedikit ngeres. “Biar segar dan tidak bikin ngantuk,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata-kata seperti “Setruman” dan “Konsleting” serta berbagai istilah lainnya juga kerap digunakan Usman untuk menggantikan istilah-istilah baku dan formil yang berkaitan dengan aktivitas sebuah hubungan suami-isteri.


“Saat tidur, ibu-ibu harus membelakangi bapaknya dan kalau perlu ngorok (mendengkur) sehingga terhindar dari ‘setruman’-nya,” kata Usman yang disambut tawa para peserta sosialisasi.


Road Show Semarak KB-PKK dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN), Departemen Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat, bertujuan untuk memasyarakat kembali program KB nasional yang dalam beberapa tahun terakhir sempat vakum. Kegiatan tersebut diselenggarakan di delapan provinsi. 


Di Kalbar, Road Show ini dilakukan di kota Pontianak, kabupaten Pontianak dan Singkawang. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya temu wicara, peninjauan ke kegiatan-kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan Posyandu serta penyerahan sejumlah bantuan.


“Jika program KB tidak ditangani dengan serius, dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk. Hal ini berarti akan menjadi beban bagi pemerintah. Sebab masalah kemiskinan tidak akan pernah dapat diatasi jika persoalan kependudukan tidak ditangani dengan baik,” kata Kepala BKBN Sugiri Syarief dalam sambutannya pada pembukaan Road Show Semarak KB-PKK di Pontianak.


Untuk menghidupkan kembali program KB, pemerintah melibatkan seluruh unsur masyarakat, seperti kader-kader PKK sebagai tenaga penyuluh lapangan. Kebijakan ini dilakukan untuk menutupi kekurangan jumlah petugas penyuluhan lapangan KB (PPLKB) yang terjadi pascapenyerahan kewenangan pengelolaan program KB dari pemerintah pusat ke pemerintah kota/kabupaten pada 2003. 


Sebagai gambaran, jumlah PPLKB di Kalbar yang pada 2003 berjumlah 780 orang, kini hanya tinggal 350 orang atau berkurang lebih dari separuhnya. Penyebab, sebagian dari mereka yang berpendidikan sarjana telah banyak yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan.


“Kepada kader PKK, mari kita berjuang tanpa pamrih. Sebab tanpa kader-kader PKK belum tentu program KB akan semaju ini, “ tegas Ketua III Tim Penggerak PKK Pusat Titi Said di hadapan kader PKK kecamatan Sungaikunyit, Kabupaten Pontianak.

Program KB untuk Warga Tionghoa
Di Singkawang, sosialisasi KB difokuskan kepada warga Tionghoa, yang ditandai dengan penyerahan bantuan alat kontrasepsi kepada 1.000 akseptor KB, warga Tionghoa. Dipilihannya warga Tionghoa sebagai sasaran sosialisasi karena selama ini, kelompok masyarakat tersebut dianggap sulit untuk diajak ber-KB.

“Anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Keengganan ber-KB juga terjadi pada etnis-etnis lainnya. Karena itu, kita ingin membuktikan, warga Tionghoa juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk ber-KB,” jelas Sugiri.


Anggapan bahwa warga Tionghoa sulit untuk diajak ber-KB juga ditepis oleh Bang Niet Hong,44, salah seorang PPLKB Singkawang. Menurutnya, cukup banyak warga Tionghoa yang ikut dalam program pengaturan kelahiran tersebut hanya saja tidak terdata dan terekspos.

“Saya sendiri sudah ikut KB sejak lima tahun yang lalu. Kalau sebelumya, istri saya, tapi mulai tahun ini saya yang akan menjadi akseptornya. Kita giliran supaya tidak jenuh,” kata Niet Hong yang juga pengurus Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Singkawang.

Jumlah warga Tionghoa mencapai 45% dari 188 ribu penduduk Singkawang dan lebih dari separuhnya ialah warga miskin.

Walikota Singkawang Awang Ishak mengaku selama ini, tingkat partisipasi aktif warga Tionghoa dalam setiap kegiatan PKK dan KB masih sangat rendah. “Masih bisa dihitung dengan jari,” ungkapnya.

Untuk mendongkrak tingkat partisipasi tersebut, lanjutnya, pemerintah kota (pemkot) Singkawang menggandeng MABT Kota Singkawang. Kerjasama itu kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah bidang khusus di MABT yang menangani masalah keluarga berencana.


“Kalau selama ini, ada KB Kes (KB Kesehatan) Bhayangkara, KB Kes Manunggal TNI dan KB Kes PKK, tapi khusus di sini Singkawang) ada KB Kes MABT,” katanya. (Aries Munandar)


Blog Updated at: 7:39 PM